KM , Bengkulu -Pasca debat terbuka putaran kedua atau debat pamungkas Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu 2020
banyak meninggalkan pesan bagi masyarakat Provinsi Bengkulu.
Ir Syahrir,AB,MSc sebagai mantan Birokrat di Pusat dan pernah di Bengkulu dan juga
salah satu tokoh masyarakat mengungkapkan kepada kabarmukomuko.co.id via sambungan telepon.Jumat (27/11)
Setelah saya menyaksikan debat pamungkas Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu saya menyimpulkan ada lima hal yang harus dipahami dan di telaah kembali
Pertma terkait Peran dan kewenangan Birokat dalam menghadapi PilGub Bengkulu 2020 ini Pertama Harga sawit tidak bisa ditetapkan oleh Gubernur karena Semua itu tergantung harga pasar khususnya pasar dunia/global. dan tuduhan terhadap sawit Indonesia tidak ramah lingkungan.
Yang bisa di lakukan Gubernur hanya menurunkan biaya handling dan transport lokal seperti pembangunan tangki timbun di Pulau Bai dan peningkatan jalan Provinsi seperti yg sudah dilakukan Gubernur Rohidin sebelum ini,”ucapnya
Ditambah lagi tinggi dan stabilnya harga sawit akhir akhir ini karena Pemerintah berhasil memproses CPO menjadi Biodiesel dan Greendiesel. Sehingga serapan CPO dalam negeri meningkat dan sawit Indonesia tidak perlu lagi di ekspor. Harga sawit tidak bisa dipatok di Rp 2.500 per kg.
Kedua masalah Eselonering di Pemerintah Daerah seperti naik Eselon itu bukannya dari Eselon 1 ke Eselon 2, dari Eselon 2 ke Eselon 3 dan seterusnya.
Ketiga Jabatan Sekda Provinsi hanya bisa diisi oleh ASN aktif yg sudah Eselon 2, tidak bisa diisi oleh pensiunan ASN seperti yang dijanjikan oleh salah satu PaslonGub dengan menerbitkan Perpu. Perpu hanya bisa diterbitkan bila ada kepentingan mendesak bagi Negara. Bukan untuk mengangkat ASN pensiun untuk menjadi Sekda Provinsi Bengkulu
Keempat Pengangkatan Camat oleh Bupati dan Kepala Desa dipilih secara langsung oleh masyarakat Desa dan ditetapkan oleh Bupati. Ini ketentuan dalam Otonomi Daerah.
Kelima Seorang calon Kepala Daerah seharusnya mengerti Birokrasi agar calon pemilih tidak terbuai oleh kebohongan dan janji janji Paslon Kepala Daerah.
Jadi saya berharap kepada masyarakat provinsi Bengkulu untuk dapat melihat program dan mampu menelaah kembali mana yang sudah dilaksanakan di provinsi Bengkulu dan mana yang hanya sekedar janji politik agar dapat terpilih dan tak kalah pentingnya saya menghimbau untuk kita semua agar menghindari “Money Politics” karena hal tersebut dapat melukai demokratisasi,”tutupnya.(ah)
