Kabar Bengkulu – Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah didampingi Bupati/Walikota gelar rapat koordinasi sekaligus menyampaikan aspirasi kepada Komisi V DPR RI di Balai Raya Semarak Bengkulu, Jum’at (02/09).
Hal ini dilakukan dalam upaya jangka panjang menanganan permasalahan banjir di wilayah Provinsi Bengkulu. Di mana saat ini telah terdampak hampir di seluruh kabupaten-kota se Provinsi Bengkulu.
Rapat koordinasi yang juga dihadiri pihak Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) VII Kemen PUPR, Basarnas, perwakilan Kemen PUPR RI dan pihak teknis lainnya ini, juga membahas terkait dukungan anggaran dari pemerintah pusat terhadap pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, baik itu jalan provinsi, kabupaten/kota maupun jalan penghubung kecamatan.
Gubernur Rohidin mengatakan, disampaikannya aspirasi ke Komisi V DPR RI ini karena untuk menangani permasalahan banjir, utamanya jangka panjang serta perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan, Pemprov Bengkulu membutuhkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat.
Terlebih dari struktur APBD 2022 Provinsi Bengkulu sebesar 2,838 terliun rupiah lebih, anggaran belanja pembangunan hanya sebesar 45,43 persen (1, 289 terliun rupiah lebih). Sementara anggaran infrastruktur hanya sebesar 17,49 persen (225 miliar rupiah lebih).
“Dari data yang kita (Pemprov Bengkulu) sampaikan ini rasanya sangat sulit untuk memperbaiki jalan dalam kondisi sedang saja secara menyeluruh. Maka kehadiran Komisi V DPR RI saya kira sangan penting untuk bisa melihat dan menyampaikan aspirasi kami atas nama masyarakat Bengkulu terkait kebijakan penganggaran secara nasional,” papar Gubernur Rohidin.
Lanjut Gubernur Bengkulu ke-10 ini, terhadap penanganan banjir jangka panjang, Pemprov Bengkulu dan kabupaten/kota yang terdampak juga membutuhkan dukungan anggaran pemerintah pusat.
Seperti anggaran terkait usulan pembangunan dari BWSS VII yaitu pembangunan Groin dan Jetty pada muara Sungai Bengkulu, Pekerjaan Normalisasi dan Pekerjaan Tanggul di Sungai Bengkulu, Pembangunan Kolam Retensi Pengendali Banjir dan Peningkatan Kapasitas Sistem Pompa.
“Termasuk terhadap usulan pembangunan infrastruktur penanganan banjir jangka panjang, jelas BWSS VII juga membutuhkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat,” tutupnya.
Terkait usulan dukungan anggaran pembangunan infrastruktur dan penanganan banjir jangka panjang tersebut, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae mengatakan, pihaknya akan memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat Bengkulu yang disampaikan Pemprov Bengkulu.
“Jadi ini tepat sekali karena bertepatan dengan pembahasan anggaran di Komisi V hingga 8 September. Ditambah lagi dengan adanya UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang jalan, sehingga apa yang disampaikan Pak Gubernur tadi, aspirasi ini sangat terbuka untuk ditindaklanjuti di tahun 2023 mendatang,” jelasnya.
Sementara itu menurut Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan, kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Bengkulu sebagai bentuk mencari solusi penanganan banjir di Provinsi Bengkulu.
“Dari pembahasan yang dilakukan, kami Komisi V DPR RI siap mendorong agar adanya optimalisasi peningkatan anggaran untuk balai yang ada di Bengkulu ini, supaya apa yang menjadi permasalahan dapat kita reduksi seminimal mungkin,” ungkapnya.(KB/MH)
