KM, Bengkulu- Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto menegaskan pembelajaran tatap muka di tengah pendemi Covid-19, khususnya bagi siswa Madrasah dan Pondok Pesantren, jelas pemberlakuannya perlu didorong semua pihak.
Mengingat metode pembelajaran daring yang selama ini dilaksanakan, justru lebih banyak memberikan dampak negatif bagi siswa akibat terkendala banyak hal. Mulai dari permasalahan sarana pembelajaran (laptop/ android) hingga permasalahan jaringan/ sinyal yang sering terganggu bahkan blank spot di wilayah pedesaan.
“Teman-teman dari lintas fraksi di Komisi VIII DPR RI ingin mendengarkan langsung beberapa agenda penting salah satunya program pembelajaran tatap muka. Dan kami melihat Bengkulu jauh lebih siap dari pada daerah lain. Artinya Bengkulu ketika kami melaksanakan Rakor dengan Kementerian Agama dengan BNPB, Insyaallah akan bisa dijadikan contoh kesiapan tatap muka,” terang Yandri Susanto usai Pertemuan Tim Komisi VIII DPR RI dengan Gubernur Bengkulu dan stakeholder terkait membahas Penanganan Bencana dan Bantuan Sosial Serta Persiapan Pembelajaran Tatap Muka di Madrasah dan Pondok Pesantren di Provinsi Bengkulu, di Ruang Pola Pemprov Bengkulu, Rabu (19/05).
Lanjut Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri, diketahui kebijakan yang dilaksanakan Gubernur Rohidin beserta jajaran terkait pembelajaran tatap muka untuk tingkat SMA sederajat di Bengkulu, menunjukkan tidak ada ledakan kasus Covid-19. Hal ini juga membuktikan bahwa penerapan protokol kesehatan (prokes) di sekolah telah dilaksanakan secara baik, oleh pihak sekolah, siswa dan masyarakat sekitar lingkungan sekolah.
“Jadi kami apresiasi Gubernur Bengkulu beserta jajaran bahwa Bengkulu sudah memulai sejak 15 Februari 2021, itu artinya dengan segala kesiapan dan kekompakan antara pemerintah dan masyarakat, itu bisa dilaksanakan. Jadi jangan hanya pasar saja yang ramai, sekolah juga harus aktif kembali dan tentunya dengan prokes yang ketat,” pungkasnya.
Sementara itu, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menuturkan, bahwa kondisi pandemi Covid-19 saat ini, Bengkulu masih pada posisi zona kuning dan hijau. Di mana penurunan kasus Covid-19 juga merupakan terbaik se Indonesia dengan tren sangat baik.
Oleh karena itu lanjut Gubernur Bengkulu ke-10 ini, aktifitas pembelajaran tatap muka di sebagian besar wilayah Provinsi Bengkulu akan terus dilaksanakan. Tentunya dengan pembagian dan pembatasan jumlah siswa 50 persen di sekolah dan penerapan prokes ketat serta pengawasan dari pihak sekolah juga ditingkatkan.
“Dari Komisi VIII ini terkait dengan kesiapan sekolah tatap muka baik madrasah, pesantren maupun sekolah umum. Dan kita menyatakan kalau Bengkulu siap, karena sejak Februari kita sudah memulai dengan kapasitas 50 persen,” jelas Gubernur Rohidin.
Sementara itu, dalam pertemuan Tim Komisi VIII DPR RI ini, juga dilaksanakan penyerahan bantuan DPR RI dan Kemensos RI untuk Penanganan Korban Bencana Alam di Provinsi Bengkulu senilai 590 juta rupiah lebih.
Selanjutnya penyerahan bantuan dari BNPB berupa Masker KF94 10.000 pcs, Medical Face Mask 15.000 pcs dan Hand Sanitizer 25 jerigen serta pertukaran cinderamata antara Pemprov Bengkulu dan Komisi VIII DPR RI.(ag).
